Hasil Quick Count Pilgub Jakarta 2017 Putaran 2

Quick count Pilgub DKI selesai dengan kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Anies Baswedan-Sandiaga Uno ikut melenggang ke putaran kedua, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni jelas tereleminasi. Berikut ini hasil quick count dari tiga lembaga yang bekerja sama melakukan hitung cepat dengan detikcom Waktu update: 18.15 WIB :

Lingkaran Survei Indonesia

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,9%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,9%
data masuk: 100%

SMRC

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,7%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,1%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 40,2%
data masuk: 99%

Polmark Indonesia

1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 19,1%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 41,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,7%
data masuk: 99,25%

Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil quick count Pilgub DKI Jakarta. Hingga pukul 17.21 WIB, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat unggul. Namun selisihnya tak jauh dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Bila hasilnya tak berubah saat real count, kemungkinan keduanya akan maju pada putaran kedua. Hasil hitung cepat berbagai lembaga survey terhadap hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta mengindikasikan akan digelarnya putaran kedua.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016, gubernur DKI Jakarta hanya ditentukan oleh suara mayoritas, yakni mengikuti prinsip 50+1. Jika tidak ada pemenang tunggal, maka dua pasangan calon dengan suara terbanyak harus mengikuti pemilihan putaran kedua. Setelah proses pemungutan suara berakhir, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan melakukan rekapitulasi suara antara tanggal 16 hingga 27 Februari 2017. Ketetapan mengenai putaran kedua akan diumumkan selambatnya tanggal 4 Maret 2017.

Jika Pilkada DKI memasuki putaran kedua, maka KPU akan melakukan rekapitulasi daftar pemilih antara 5 hingga 19 April 2017. Saat yang bersamaan kedua pasangan calon diizinkan melakukan sosialisasi terbatas untuk mempertajam visi dan misi. Hingga 15 April, kedua pasangan calon harus menyudahi program kampanyenya. Setelah itu Pilkada DKI memasuki masa tenang antara 16 hingga 18 April. Adapun pemungutan suara dilakukan sehari seteahnya, yakni 19 April 2017.

KPUD membutuhkan waktu hingga 1 Mei untuk menuntaskan rekapitulasi suara. Pada 5 atau 6 Mei, KPUD akan menentukan pasangan calon pemenang Pilkada. Jika hasil penghitungan suara disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka pengumuman pemenang Pilkada DKI harus diundur hingga paling lambat tiga hari setelah diumumkannya keputusan MK.

Hasil Akhir Pilkada Serentak 15 Februari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 akan digelar secara serentak pada 15 Februari. "Jadi tanggal 15 (Februari)," kata Husni di gedung KPU, Jakarta, Jumat. Husni mengatakan sebelumnya KPU telah menimbang pelaksanaan pilkada antara 8 dan 15 Februari. Namun KPU membatalkan opsi 8 Februari karena bersamaan dengan perayaan keagaaman di Papua. "Karena tanggal 8-nya itu ada acara di (situs) Pekabaran Injil di Papua Barat," kata Husni.

Sebelumnya pada Rapimnas KPU se-Indonesia di Banjarmasin, Selasa (2/2) lalu, Husni mengatakan penetapan waktu pencoblosan surat suara pada pilkada serentak 2017 yang akan diselenggarakan di 101 daerah dibahas di rapimnas. "Tentunya waktu yang kita akan tetapkan ini akan kita teliti, agar tidak bersinggungan atau bersamaan dengan perayaan hari keagamaan atau kebangsaan kita, bahkan hari kebudayaan," katanya.

Informasi dari peserta Rapimnas yang merupakan KPU provinsi di Indonesia dibutuhkan demi kelancaran hari pencoblosan yang menjadi hari libur nasional bagi daerah yang melaksanakan. Husni mengatakan tahapan pilkada serentak 2017 akan mulai dipersiapkan pada 2016 dengan hasil rapimnas sebagai panduan.

Hasil Quick Count Pilkada 2017 Se-Indonesia

Sudah menjadi kelaziman di setiap jelang perhelatan pesta demokrasi, baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden atau pun pemilihan kepala daerah, mendadak bermunculan hasil-hasil jajak pendapat dari bermacam lembaga survei. Setiap lembaga survei beramai-ramai merilis hasil surveinya untuk dipublikasikan ke publik. Dan sudah bukan rahasia umum bahwa sejumlah lembaga survei sengaja dipakai oleh para kandidat yang bakal bertarung dalam suatu pemilihan untuk mengetahui sejauh mana popularitas dan elektabilitasnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul, sejauh mana objektivitas dan kredibilitas dari lembaga-lembaga survei tersebut atas hasil polling yang dilakukannya. Setiap hasil survei yang disampaikan ke masyarakat luas tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan dan keterpercayaan harus melekat pada setiap lembaga survei. Sebab, bakal muncul persoalan jika hasil survei ternyata dibuat sedemikian rupa alias direkayasa oleh lembaga survei dengan tujuan hanya untuk “menyenangkan” pihak yang telah menggunakan jasa dari lembaga survei tersebut. Tak hanya pihak pengguna jasa survei yang dirugikan, masyarakat pun merasa ditipu bila hasil survei tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Persoalan akan menjadi lebih rumit lagi bila si kandidat atau pihak yang memakai jasa lembaga survei memang sengaja menggunakan lembaga survei yang hasilnya bisa dipesan dan menjadi alat propaganda suatu kandidat atau partai politik tertentu. Di sinilah setiap lembaga survei mutlak dituntut untuk memiliki integritas dan komitmen etis. Berkaca pada berbagai hasil lembaga survei yang menggelar jajak pendapat maupun penghitungan cepat pada ajang pemilihan presiden 2014 lalu, ketika itu publik dikejutkan oleh delapan lembaga survei yang dipanggil oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk diaudit terkait hasil hitung cepat.

Akal-akalan atau manipulasi data mewarnai wajah survei di Indonesia. Saat itu sedikitnya dua lembaga survei yakni Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dikeluarkan dari keanggotaan Persepi berdasarkan keputusan Dewan Etik Persepsi. Kedua lembaga survei tersebut tidak memenuhi panggilan untuk mempresentasikan hasil dan tidak mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang dinilai telah memunculkan pertentangan di publik. Ihwal keikutsertaan lembaga survei ini disinggung dalam Pasal 246 dan Pasal 247 UU Nomor 8 tahun 2012 meskipun tidak secara jelas dan tegas pengaturannya.

Di bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, sejak awal 2016 sudah kerap bermunculan hasil-hasil survei yang menyodorkan keunggulan setiap kandidat. Baik menjelang masa kampanye pada 28 Oktober mendatang dan selama hingga akhir masa kampanye nanti, dipastikan bakal banyak bermunculan hasil-hasil survei. Antara satu lembaga survei dengan yang lainnya seakan berlomba-lomba memaparkan setiap hasil survei yang digelar. Fenomena lembaga survei di musim pemilihan kepala daerah ini dicermati oleh Badan Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu Nasrullah menilai perlunya audit terhadap lembaga survei yang bermunculan saat ini.

Bagi Bawaslu metode jajak pendapat yang diterapkan lembaga survei perlu dipertanyakan. Menurut Nasrullah, kalau hasil dari lembaga survei ada yang berbeda maka bisa dilakukan audit dan hasilnya juga harus disampaikan ke publik. Nasrullah juga merujuk pada pemilihan presiden 2014, yaitu setiap lembaga survei menghasilkan penelitian yang berbeda terhadap elektabilitas setiap kontestan. Bawaslu, kata Nasrullah, dapat merekomendasikan audit kepada asosiasi yang membawahi lembaga survei. Saat ini setidaknya terdapat dua asosiasi lembaga survei, yaitu Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

Perlunya audit terhadap lembaga survei direspons positif oleh peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabie dan peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Baik Adjie maupun Arya setuju dengan wacana yang dipaparkan Nasrullah. Adjie menyebut penyimpangan data dan kebohongan publik adalah dua kejahatan yang biasa dilakukan badan jajak pendapat. Adapun Arya menekankan setiap lembaga survei harus menyajikan data yang benar sesuai fakta. Profesionalitas dan integritas lembaga survei sangat penting agar publik mendapat hasil yang akurat. “Jangan abal-abal,” ucap Arya mengingatkan.

Namun Arya dan Adjie mengakui adanya kesulitan dalam hal audit karena tidak semua lembaga survei menjadi anggota asosiasi ataupun perhimpunan. “Belum semua lembaga survei terdaftar sebagai anggota. Audit hanya bisa dilakukan pada anggota. Yang diaudit itu yang hasil surveinya dirilis ke publik,” ujar Arya. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyoroti persoalan tersebut sudah menjadi problem lama, yang semestinya sejak dulu sudah ada kerja sama antara Bawaslu atau KPU dengan kalangan lembaga survei.

Menurut pengamatan Jeirry, sejak 2014 sudah ada pola lembaga-lembaga survei tidak mau bergabung ke asosiasi supaya bisa lebih bebas. Namun yang lantas menjadi persoalan, tidak ada aturan yang jelas soal lembaga survei terkait pemilu. “Ada masalah di keterbatasan pengaturan. Tidak bisa ditindak kalau bukan anggota asosiasi atau perhimpunan lembaga survei.” Padahal bagi Jeirry, sangat diperlukan aturan yang jelas dan tegas karena hasil survei bisa mempengaruhi dan juga menggiring atau membangun opini publik untuk kepentingan tertentu. Hasil survei memang bukan patokan atau segala-gala untuk mengetahui sekuat apa seorang calon di mata publik yang memiliki hak pilih. Namun setidaknya bisa menjadi acuan dan peta kekuatan bagi setiap calon dan juga publik untuk mengevaluasi seberapa besar atau lemahnya dukungan masyarakat. (CNNIndonesia)

Tahapan Pilkada DKI Jakarta Mulai Akhir April

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta akan memulai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada akhir April mendatang.

Tahapan pertama yakni penyusunan regulasi, sistem penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta pengangkatan panitia ad hoc.

"Kami mulai akhir April. Tahapannya persiapan penyusunan regulasi, rapat koordinasi termasuk juga nanti penyusunan DPT, serta pengangkatan panitia ad hoc," kata Sumarno, Ketua KPUD DKI Jakarta, Rabu (9/3/2016).

Sumarno menambahkan, untuk tahap penyelenggaraan akan dimulai pada Agustus mendatang. Diawali dengan penyerahan dukungan untuk calon independen.

"Jadi nanti kira-kira awal Agustus harus menyerahkan dukungan untuk calon independen," ucapnya.

Dukungan yang harus diserahkan berupa surat pernyataan serta dilampiri dengan foto copy KTP dari warga yang mendukung. Bukti dukungan ini diserahkan lebih awal, karena KPU harus melakukan verifikasi terlebih dahulu.

"Kalau independen itu sebelum daftar menyerahkan dukungan dulu. Karena dukungan kan harus diverifikasi oleh KPU, nanti pendaftarannya bareng antara parpol (partai politik) dengan independen bareng, sekitar awal Oktober," tandasnya.

Tanggal 17 Februari Pilkada Kota Manado 2016

Pilkada susulan Kota Manado tidak bergeser dari tanggal 17 Februari besok. Ini ditegaskan Ketua KPU Manado usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPU Sulut, Senin (15/2) sore. Dia menambahkan isu yang berkembang di masyarakat tentang perubahan tanggal itu sangat wajar. Namun sesungguhnya, informasi resmi itu dari KPU. Untuk dana Pilwako, Wowor mengakui masih terbatas tapi pihaknya juga sudah ada pertemuan dengan Pemkot Manado untuk membuat surat agar bisa mencairkan dana tambahan Pilwako Manado.

Anggaran yang minim itu menurut Wowor akan dimaksimalkan sampai hari H. Pemkot akan memberikan kejelasan tanggal berapa akan mencairkan anggaran tambahan yang disepakati sebesar Rp5,3 M untuk tambahan anggaran Pilkada susulan. Sementara informasi dari sumber resmi KPU, untuk memperkuat pelaksanaan Pilkada Manado ini, KPU RI dikabarkan akan datang ke Manado memantau langsung pelaksanaan Pilkada. Pilkada Manado ini akan menjadi perhatian KPU RI sukses tidaknya KPU Sulut dalam menggelar Pilkada. Ketua KPU Manado Jusuf Wowor pun mengajak kepada masyarakat Kota Manado agar dapat menyalurkan hak pemilihnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagaakerjaan Manado Atto Bulo dibuat galau. Pasalnya hampir tiap detik harus mengangkat telpon baik dari perusahan, atau karyawan yang menanyakan kepastian libur pada tanggal 17 Februari besok. Atto pun tak menutupi bahwa perusahan banyak yang komplain dengan belum adanya putusan hari libur. Sebab jika diumumkan terlalu larut, maka perusahan sulit menyampiakan hal tersebut kepada karyawan. Beberapa pekerja berharap agar Disnaker segera pastikan tanggal libur seperti yang sudah diinformasikan oleh KPU Manado. Herwyn Malonda ketua Bawaslu Sulut mengatakan, jika besok Rabu (17/02) tidak diliburkan akan mengurangi jumlah pemilih.

Pilkada Simalungun 2016 Digelar di 31 Kecamatan

Pemungutan suara pilkada Simalungun, Sumut, digelar hari ini (10/2), dari jadwal semula 9 Desember 2015. Molornya pelaksanaan pilkada ini memunculkan kekhawatiran partisipasi pemilih bakal rendah. KPU mengajak masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk mengunakan hak pilihnya. Ajakan memilih ini penting mengingat penundaan pilkada tersebut cukup lama, sehingga dikhawatirkan muncul kejenuhan di masyarakat.

Terlibatnya sejumlah kader fungsionaris dari seluruh kabupaten/kota se-Sumut, agar Pilkada Simalungun terlaksana dengan sukses dan tingkat partisipasi tinggi. Oleh karenanya, sosialisasi menjelang hari H dianggap sangat penting untuk dilakukan. Sebanyak 12 ribu saksi yang berasal dari relawan siap mengamankan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MM-Ir Amran Sinaga.

Seluruh saksi disebar di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sejak pagi pukul 06.30 WIB saat kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) mulai upacara pengangkatan sumpah, registrasi pemilih dan pelaksanaan pencoblosan serta menghitungan surat suara. Saksi merupakan warga yang telah mendapat pelatihan untuk melihat proses pemungutan suara, apakah benar atau tidak. Saksi juga mencatat data valid jumlah surat suara keseluruhan, jumlah pemilih dan jumlah suara sah dan tidak sah pada penghitungan suara. - Hasil Pilkada Kabupaten Simalungun 2016

Hasil Quick Count Pilgub Kalteng 2015 - 2016

Provinsi Kalimantan adalah salah satu daerah di Indonesia yang ikut dalam gelaran Pilkada serentak hari ini, 27 Januari 2016. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ini digelar untuk memilih pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode lima tahun ke depan. Penghitungan suara manual oleh KPU diawali pada tempat pemungutan suara (TPS). Perhitungan tersebut dilakukan oleh KPPS setelah pemilih selesai melakukan pencoblosan. Hasil hitung tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat PPS di KPUD untuk dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Hasil inilah yang nantinya akan menentukan pasangan mana yang unggul dan menjadi pemenang untuk duduk di kursi tertinggi di daerah ini. Sementara itu, ada pula pihak lain yang melakukan hitungan, seperti pihak independen atau dari pasangan cagub itu sendiri. Metode yang digunakan adalah hitung cepat / quick count ataupun real count dengan mengambil contoh hasil penghitungan surat suara di beberapa TPS. Biasanya hasil persentase tidak jauh dengan hasil hitung manual KPU. Namun demikian hasil KPU-lah yang dianggap sah oleh KPU. Berikut ini Hasil perolehan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015:

Lembaga survei pimpinan Burhanuddin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia akhirnya menyelesaikan hitung cepat Pilkada Kalimantan Tengah (Kalteng). Hasilnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail mendulang 50,72 persen sedangkan pasangan Willy Midel Yoseph-M Wahyudi K Anwar meraih 49,28 persen. Selisih suara kedua pasangan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Adapun margin of error pada quick count ini kurang lebih 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, perolehan suara kandidat dari hasil hitung cepat ini bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah sebesar 2,78 persen. “Karena itu, quick count ini tidak bisa menyimpulkan pasangan mana yang akan memenangkan pilkada Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya. Hitung cepat yang menggunakan 300 TPS ini juga menghitung tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah adalah sekitar 56,27 persen.

Jawaban KPU Kapan Pilwako Manado Digelar

Perasaan kecewa masyarakat Manado karena belum sempat menyalurkan hak politik mereka saat Pilkada serentak 9 Desember lalu menyusul KPU menunda Pilwako Manado akhirnya terobati.

Mahkamah Agung (MA) melalui jubir, Suhadi memastikan hakim kasasi telah mengeluarkan putusan atas kasasi. Isinya, MA mengabulkan kasasi tersebut.

Dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan kasasi KPU atas putusan PT TUN terhadap gugatan pasangan Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud, maka KPU dapat segera memersiapkan pelaksanaan pemungutan suara Pilwako Manado, setelah sebelumnya tertunda dari jadwal 9 Desember lalu.

Putusan inipun spontan membuat warga Manado sumringah dan legah. Mereka berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MA itu untuk segera menggelar Pilwako Manado.

“Kami mendesak KPU menjalankan pelaksanaan Pilwako Manado secepatnya agar Kota Manado segera memiliki pemimpin devinitif,” ujar Steven Wowiling dan Fahri Laudje.

Bagaimana reaksi KPU? Komisioner KPU Sulut, Vivi Geroge mengaku belum menerima secara resmi putusan MA tersebut. “Kami baru baca lewat berita di media online,” kata Vivi.

Meski demikian, Kata Vivi, kalaupun benar putusan tersebut dan telah diterima KPU, akan segera tahapan Pilwako Manado. “Kapan agenda pelaksanaannya, kami belum bisa pastikan karena masih menunggu putusan resmi diterima KPU,” ujar Vivi.

Hasil Quick Count Pilkada Kota Surabaya 2015

Paslon petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana berdasarkan hasil quick count pemilihan walikota-wakil walikota Surabaya meraih suara 85 persen lebih. Hasil ini jauh dari perolehan suara penantangnya. Rasiyo-Lucy Kurniasari, lawan petahana menyerahkan ke paslon yang mengklaimnya. Pihaknya, belum mengakui hasil quick count dan menunggu hasil resmi dari KPU Kota Surabaya.

"Itu terserah paslon sebelah. Tapi sebenarnya KPU sebagai lembaga resmi belum menentukannya," kata Rasiyo kepada wartawan di Posko Serasi, Jalan Flores, Surabaya, Rabu (9/12/2015). "Kita akan menunggu sampai proses perhitungan selesai yang dihitung KPU. KPU lembaga yang memang menetapkan perhitungan ini. Kita lihat saja nanti," terangnya.

Ketika ditanya tentang hasil perhitungan tim internal paslon yang diusung Demokrat-PAN ini, Rasiyo belum bisa membeberkannya dan masih melakukan pengecekan. "Tetap kita hitung, hasilnya belum semua," ujarnya. "Itu arsip kita. Saya tidak akan menyampaikan yang dihitung teman-teman. Bukannya tidak mau diekspose, tapi memang itu untuk konsumsi internal tim," jelasnya.

Dalam konpers tersebut, Rasiyo juga mengkritisi kinerja penyelenggara KPU. Kata mantan Sekdaprov Jatim ini, sosialisasi yang dilakukan pada rakyat kurang optimal. "Contohnya saya melihat di daerah saya sendiri. Banyak tetangga saya tidak menerima surat undangan. Walaupun bisa menggunakan KTP. Sosialisasi bisa membawa KTP juga tidak dilakukan dari awal," ujarnya.

Selain itu, juga persoalan alat peraga kampanye, yang tidak mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. "APK yang rusak, lembaga KPU tidak segera mengganti. Masyarakat laporan pun juga tidak segera ditindaklanjuti KPU," jelasnya. Apakah tim Rasiyo-Lucy akan menyiapkan langkah hukum, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini menyerahkan ke tim pemenangannya. "Kita akan invetarisir. Tim akan tahu kemana dilakukan," tandasnya.

PDIP Menang di Semua Hasil Pilkada Bali 2015

Perolehan sementara hasil perhitungan cepat di Bali mulai kelihatan. Dari enam kabupaten di Bali, PDIP berhasil memenangkan jagonya di empat kabupaten ditambah satu kota, sedangkan satu lagi kabupaten direbut Partai Nasdem yang bergabung sama Hanura. Kemenangan PDIP di empat kabupaten yakni Kabupaten Tabanan, Jembrana, Badung, Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar. PDIP sebenarnya berpotensi menyapu bersih karena jagonya yang mestinya dicalonkan di kabupaten Karangasem dilepas dan diambil Partai Nasdem dan Hanura yang justru berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Karangasem.

Sebaliknya kondisi terpuruk dialami partai Golkar karena tidak satupun jagonya berhasil merebut posisi Bupati termasuk di daerah yang mereka jadikan basis. Karangasem yang menjadi basis Golkar akhirnya tumbang. Satu-satunya kabupaten yang dimenangkan Partai Beringin itu adalah Badung, itupun karena berkoalisi dengan PDIP dan hanya menempati posisi wakil bupati.

Dari hasil perolehan sementara, Karangasem, pasangan nomor urut satu yakni I Wayan Sudirta dan Made Sumiati yang diusung oleh PDIP meraih suara 72.000 suara. Nomor urut dua yakni I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Wayan Arta Dipta yang diusung oleh Koalisi Karangasem Hebat (KKH) yang terdiri dari Nasdem, Hanura, PKPI, dan Demokrat berhasil merai suara tertinggi yakni 95.000 suara. Sementara di urutan terakhir diraih oleh Made Sukerana-Komang Kisid dari Golkar yakni hanya meraih 65.000 suara.

Sementara Kabupaten Badung kemenangan diraih oleh pasangan dari PDIP yakni Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa dengan perolehan suara mencapai 60,31%. Sementara lawannya yakni Made Sudiana-Nyoman Sutrisno hanya meraih 39,86%. Untuk Kabupaten Jemberana PDIP mampu meraih 61%, sementara lawannya hanya mencapai 39%.

Kemenangan yang paling signifikan dan telak juga diraih PDIP di Kota Denpasar menjadi basis PDIP. Di Ibu Kota Provinsi Bali ini pasangan PDIP yang merupakan pasangan petahanan Rai Mantra/Jaya Negara mampu meraih suara 82 persen. Sementara sisanya suara dibagi untuk dua paket lainnya yakni Made Arjaya-AA Ayu Rai Sunasri dan paket lainya dari Gerindra dan Hanura.Untuk Kabupaten Tabanan, putri mantan Bupati Tabanan Nyoman Adi Wiryatama yakni Eka Wiryastuti menang telak sebanyak 68% dan sisanya dikantongi lawannya Wayan Sarjana yang sebelumnya merupakan Sekretaris DPC Tabanan.

Sedangkan di Kabupaten Bangli calon asal PDIP petahana Made Gianyar unggul dengan paket dari Golkar dan Demokrat yakni Ida Bagus Brahmaputera-Ketut Ridet. Made Gianyar meraih 52 persen suara dan sisanya diraih oleh Brahmaputera-Ridet. - Suara Pembaruan

Hasil Perhitungan Suara Pilkada Serentak di Bali

etua KPU Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi ‎menyatakan, beberapa klaim quick count (perhitungan cepat) oleh pihak tim pemenangan pasangan calon sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, itu bukan menjadi hasil mutlak atau resmi dalam penentuan pasangan calon yang resmi terpilih.

Karena itu, untuk menjaga kondusifitas Provinsi Bali, masyarakat Bali terutama mereka yang menjadi tim sukses diminta untuk bersabar terkait hasil kemenangan. Sebab, sesuai dengan ketentuan hasil perhtungan suara yang diakui adalah hasil rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

"Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu semua sudah diatur mengenai tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Karena itu, masyarakat diminta bersabar," katanya Rabu (9/12) malam.

Menurut dia, sesuai dengan peraturan perundang-undnagan UU NO 8 Tahun 2015 dan peraturan KPU NO 10 tentang pemungutan dan penghitungan suara, lembaga resmi penyelenggara Pemilu ialah KPU. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat mesti sabar dan menahan diri, sebab hitung cepat terkadang malah membikin kisruh.

Raka Sandi melanjutkan, apabila untuk Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 tentang tahapan, hari H perhitungan dan pemungutan suara di TPS dilakukan mulai hari ini.Kemudian di PPK itu tanggal 10 hingga 16 Desember mendatang. Setelah itu perekapan hasil perhitungan suara di tingkat PPK akan dilanjutkan di tingkat Kabupaten tanggal 16 hingga 18 Desember 2015.

"Karena itu kami meminta supaya surat suara ini dikawal bersama, baik dari jajaran penyelenggara, saksi dan pengawas pemilu. Supaya nantinya hasil perhitungan suara itu, akan transparan dan akuntabel ," jelasnya.

Namun demikian, sebenarnya KPU memiliki pemberitahuan perhitungan suara dengan dua cara. Pertama dilakukan secara resmi dengan menggunakan rekap manual. Kedua, dengan sistem pengumpulan formulir C 1 di web KPU Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Untuk membuat masyarakat merasa nyaman, maka hasil perhitungan KPU saat ini bisa di akses melalui website resmi KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu dari hasil hitung cepat untuk pilkada di Bali yakni di Denpasar, pasangan Rai Mantra/Jaya Negara meraih suara 82 persen, disusul pasangan Arjaya/Sunastri 12 persen dan Resmiyasa/Agung 6 Persen.

Rai Mantra yang dikonfirmasi wartawan terkait hasil pencoblosan yang signifikan karena melebihi angka 80 persen dengan merendah mengatakan, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Denpasar yang telah menggunakan hak pilihnya dan mencoblos dirinya. Kemensngan ini adalah untuk seluruh masyarakat Denpasar dan kelanjutan pembangunan di Denpasar.

"Kami pasangan Rai Mantra/Jaya Negara mengucapkan terimakasih karena masyarakat Denpasar telah memilih kami. Kami minta kepada tim sukses dan pemilih semuanya supaya bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU,” tegas Rai Mantra dengan diplomatis.

Suara Pembaruan

Hasil Quick Count DPC PDIP Pilkada Klaten 2015

Berdasarkan hasil penghitungan sementara di kantor DPC PDI Perjuangan Klaten, pasangan calon (paslon) no urut tiga Sri Mulyani – Sri Hartini memperoleh suara terbanyak dibandingkan dua paslon lainnya.

“Kita sudah menerima laporan masuk 62 persen atau 649.548 pemilih pada pukul 17.30 WIB dari saksi-saksi yang kita sebar di TPS,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Klaten, Agus Riyanto, Rabu (9/12) petang.

Dari data sementara itu, paslon no urut satu Mustafid Fauzan-Sri Harmanto memperoleh 31.974 suara. Kemudian paslon no urut dua One Krisnata – Sunarto meraih 268.602 suara. Sementara paslon yang mereka ujung bersama Nasdem, Sri Hartini – Sri Mulyani mendapat 318.972 suara.

“Kita (paslon no 3), unggul dengan prosentase 49,11 persen. Lalu disusul paslon no urut 2 dengan 41,35 persen. Dan paslon no urut 1 meraih 9,54 persen,” ungkapnya.

Pilkada Gubernur Kalteng 2015 Terancam Ditunda

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik memaparkan pencalonan dan surat suara masih bermasalah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah. Pilkada di provinsi pimpinan Teras Narang itu pun terancam ditunda. Surat suara telah didistribusikan dengan dua nama pasangan calon yang terdaftar. Keduanya adalah Sugianto Sabran-Habib H Said Ismail dan Willy Yoseph-Wahyudi K Anwar. Padahal, gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon Ujang Iskandar dan Jawawi atas pencoretan nama keduanya oleh KPU belum diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Terhadap tiga pasangan tersebut, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan pembatalan untuk Ujang dan Jawawi lantaran dugaan pemalsuan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KPU pusat pun sepakat untuk mengeliminasi pencalonan Ujang dan wakilnya. Tak terima, Ujang dan Jawawi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Pusat dengan tuntutan agar pencalonannya sah. Putusan sela dalam sidang menangguhkan Surat KPU Pusat dan mengizinkan pasangan Ujang dan Jawawi untuk mengikuti pesta demokrasi ini pada 9 Desember mendatang. Kini, para pihak tengah menunggu hasil akhir dari PTUN tersebut.

Di satu sisi, permasalahan surat suara mencuat lantaran KPU Daerah telah mendistribusikan surat suara untuk dua pasangan calon saja, selain Ujang dan Jawawi. Praktis, nama kedua kader partai yang diusung PPP ini pun dianggap tak mengikuti Pilkada. Padahal, PTUN belum membacakan vonis akhir dari gugatan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Bidang Hukum NasDem Taufik Basari mengkritik keteledoran KPU. "Terkait Kalteng, saat ini sudah ada putusan sela dari PTTUN yang menangguhkan putusan KPU. Namun, demikian kami mendengar bahwa surat suara dua paslon masih beredar," kata Taufik dalam rapat.

Menurutnya, KPU perlu menghentikan distribusi surat suara di Kalimantan Tengah untuk menghindari konflik. "Kami juga mohon dijelaskan skenarionya jika putusan PTUN, mengakomodasi tiga paslon, apakah KPU menunda beberapa hari atau bagaimana?" kata Taufik. Hal senada diucapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang meminta KPU bertindak tegas. Tak dapat dipungkiri, ketegangan mencuat atas munculnya dua nama dalam surat suara yang didistribusikan. Hasto juga mengatakan kesiapan PDIP apabila KPU menunda Pilkada di Kalimantan Tengah.

Hasil Real Quick Count Pilkada Serentak 2015

Hasil resmi sementara Pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia bakal lebih cepat diketahui. Bukan dari hasil perhitungan cepat (quick count) menggunakan sample atau tapi melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU pada Senin 7 Desember 2015 merilis halaman khusus untuk memantau hasil dan perkembangan terbaru Pilkada Serentak di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini bersifat sementara namun real count dari petugas KPU di lapangan. Mulai dari PPS, PPK hingga KPUD.

Data real count Pilkada Serentak 2015 yang digelar 9 Desember 2015 bakal masuk ke laman bernama Situng itu setelah perhitungan. Atau diperkirakan dua jam setelah pemungutan suara rampung di TPS akan masuk ke data real count lewat halaman https://pilkada2015.kpu.go.id/. Selain scan formulir C1, halaman hitung cepat versi KPU itu juga berisi e-rekapitulasi, aplikasi rekapitulasi Excel, dan aplikasi publikasi hasil pilkada.

“Ini adalah hasil sementara. Untuk hasil resminya menunggu rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi,”tegas Husni Kamil Manik, Ketua KPU saat jumpa pers di kantornya, Jl Imam Bondjol, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Acara Debat Publik Pilkada Musirawas 2015

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musirawas kembali menggelar debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Senin (16/11/2015).

Debat kandidat yang kedua kalinya digelar di tenda tertutup di lapangan Sekretariat KPU di Jalinsum KM 24 Kelurahan Pasar Muarabeliti Kecamatan Muarabeliti ini dengan moderator Prof Amzulian Rifai.

Sedangkan panelisnya adalah DR Faizal Latif, akademisi dari Universitas Bengkulu.

"KPU memfasilitasi kampanye pasangan calon melalui debat publik ini. Berdasarkan jadwal ada tiga kali kampanye debat publik dan ini debat publik yang kedua" ujar Dasril Ismail, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Musirawas, Senin (16/11/2015) di sela debat kandidat.

Gelar Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2015

Di akhir 2015 ini, Indonesia bakal menyelenggarakan hajatan besar-besaran berupa pesta demokrasi Pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Hajatan politik ini juga bakal menjadi Pilkada terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tercatat ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota yang bakal ikut serta dalam Pilkada akhir tahun nanti.

Namun, Presiden Jokowi mengaku gegap gempita hajatan demokrasi 9 Desember mendatang masih belum muncul di daerah-daerah pelaksana. "Mestinya setiap pesta demokrasi kelihatan pestanya, tapi saya lihat kok tenang semuanya. Saya melihat di daerah yang ada pilkadanya, kok tenang-tenang saja, kok kelihatannya senyap." Ungkap Jokowi dalam Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015). Kemeriahan Pilkada serentak inilah yang diharapkan segera muncul terutama di daerah yang menyelenggarakannya.

Untuk tahapan Pilkada serentak, KPU sebenarnya sudah membuka masa kampanye dari 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Menariknya, beberapa dana item kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, iklan di media cetak dan elektronik, serta debat publik antar pasangan calon kepala daerah berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sangat concern pada proses kampanye dengan menekankan jika para pasangan calon harus berkampanye dengan cara yang mendidik sebab biayanya berasal dari negara.

"Pemilih mesti cermat dalam menyerap informasi dari aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Menurut data dari Indonesia Mobile Exchange (IMX), tren kampanye pasangan calon ke masyarakat luas akhir-akhir ini makin beragam dengan bertambah banyaknya kanal-kanal informasi yang ada. Media digital disebut menjadi salah satu sarana strategis bagi para kandidat untuk menyampaikan informasi berupa visi misi, sekaligus untuk merangkul calon pemilih potensialnya.

Dalam mendukung Pilkada serentak 9 Desember mendatang, IMX bakal bekerja sama dengan 10 media publisher premium di Indonesia untuk mendukung jalannya pesta demokrasi nasional ini. Para kandidat tidak perlu menghubungi satu per satu media untuk melakukan pemasangan. Cukup dari satu pintu, IMX dengan teknologinya akan mendistribusikan setiap kampanye ke masing-masing daerah. Nantinya, para calon pemilih cukup mencari informasi terkait kandidat melalui media digital. Mereka yang pasif sekalipun diklaim bakal tetap bisa mengenal kandidat pemimpin daerahnya di ruang digital seiring intensifnya peran media digital di kerumunan maya.

Dengan proses tersebut, diharapkan nantinya para pemilih dapat memberikan suara pada calon yang dianggapnya paling tepat. Dalam hal ini memang tetap berlaku prinsip 'tak kenal maka tak sayang', maka proses pengenalan diri berikut visi misi melalui media digital memang tak bisa dipungkiri fungsinya saat ini.

Hasil Nomor Urut Pilbup di Sumatera Utara

Di Sibolga, pencabutan nomor urut pasangan calon tak berlangsung lama karena hanya dua pasangan saja.Pasangan calon Memori Evaulina Panggabean – Jansul Perdana Pasaribu (MAJU) mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Syarfi Hutauruk – Edipolo Sitanggang (SERASI) nomor urut 2. Kedua pasangan calon ini mengklaim, nomor yang mereka dapatkan merupakan nomor keberuntungan. Evaulina Panggabean menyebutkan, bahwa nomor 1 merupakan nomor keberuntungan untuk meraih kemenangan.

Berbeda dengan di Simalungun. Seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati terlihat tegang saat pengundian nomor urut.Hasil pengundian nomor urut pasangan Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik yang mendapatkan nomor urut 1;Evra Sassky Damanik-Sugito nomor urut 2; Hj.Nuriati Damanik- Posman Simarmata nomor urut 3; dan JR Saragih- Amran Sinaga nomor urut 4.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan pengambilan nomor urut pasangan calon berlangsung lancar di aula KPU Humbahas di Desa Aek Nauli. Ketua KPU Humbahas, Leonard Pasaribu mengatakan pengambilan nomor urut merupakan tahapan yang harus diikuti oleh pasangan calon.

Sementara itu di Samosir, pengambilan nomor urut tidak memakan waktu lama. Untuk nomor urut pertama pasangan Hatorangan Simarmata-Oloan Simbolon. Sementara untuk nomor urut dua pasangan Alusdin Sinaga - Obersihol Sagala. Sementara pasangan incumbent Rapidin Simbolon - Juang sinaga berada di urutan ke empat.

Di Tapanuli Selatan, tiga pasangan calon menyepakati pilkada damai sebelum pencabutan nomor urut. Hasilnya, Muhammad Yusuf Siregar- Rusydi Nasution mendapatkan nomor urut 1; Syahrul M Pasaribu-Aswin Siregar nomor urut 2; dan Aldinz Rapolo Siregar- Borkat mendapatkan nomor urut 3.

Nomor Urut Calon Pilkada Kabupaten Kebumen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen mengadakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, melalui Rapat Pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Kebumen, Selasa, 25 Agustus 2015.

Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen resmi ditetapkan KPU Kebumen: Pasangan Calon H. KhAyub M Lufti, S.E & Ahmad Bahrun memperoleh Nomor Urut 1, Bambang Widodo, S.E, MM & H. Sunarto, S.T nomor = 2 dan Ir. H.M. Fuad Yahya, S.E & K.H. Yazid Mahfudz memperoleh Nomor Urut 3.

Setelah pengundian nomor urut Pasangan Calon, Ketua KPU Kebumen Paulus Widiantoro didampingi 4 komisioner lainnya, menghimbau kepada ketiga Pasangan Calon “karena hari ini belum massa kampanye, maka dimohon kepada Pasangan Calon untuk tidak melakukan kampanye. Kedua, Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk segera menertibkan alat peraga yang masih terpasang” jelasnya.

Nomer Pasangan calon tersebut selanjutnya ditetapkan KPU Kebumen sebagai Nomor Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dan akan dicetak pada alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kebumen.

Nomor Urut Pilbup Sintang Kalimantan Barat

KPU Sintang melakukan rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Sintang tahun 2015. Sistem pengambilan nomor undian berdasarkan nomor pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ke KPU Sintang. Rapat pleno dipimpin Ketua KPUD Sintang, Supranto Aji didampingi komisioner KPU, dan dihadiri pula Bupati Sintang, Milton Crosby serta Forkompinda Sintang.

Pengambilan undian dibuka secara bersama-sama oleh ketiga pasangan Cabup/ Cawabup Sintang. Pasangan calon, Ignasius Juan-Senen Maryono yang didukung empat Parpol, yakni PDIP, Demokrat, Hanura, PKPI dan PAN memperoleh nomor urut dua. Selanjutnya, pasangan Agrianus-Chomain Wahab yang didukung Gerindra dan PKB, mendapatkan nomor urut satu. Disusul pasangan Jarot Winarno-Askiman didukung tiga Parpol, Partai Nasdem, Golkar dan PPP mendapat nomor urut tiga.

Setelah pengambilan undian nomor urut calon peserta dan penandatanganan berita acara Pilkada Sintang, dilakukan penandatanganan berita acara deklarasi pemilu damai oleh tiga pasangan. Yang disaksikan sejumlah tim sukses dan tim pemenangan masing-masing calon, bupati dan Forkompinda. Terlihat masing-masing pendukung duduk sejajar. Mereka meneriakkan yel-yel kemenangan dan tanda semangat. Calon Bupati Sintang nomor urut satu, Agrianus mengatakan, senang dan menyatakan puji syukur telah memperoleh nomor urut satu.

“Nomor urut satu merupakan tanda kemenangan pada kami,” ungkapnya. Selanjutnya, pihaknya akan mempersiapkan diri dalam tahap kampanye dengan membuat program. “Kita akan bekunjung desa ke desa, untuk menjelaskan visi-misi dan menyampaikan komitmen kami kepada masyarakat,” katanya. Sementara itu, Jarot Winarno menyatakan puji dan syukur setelah memperoleh nomor urut tiga dalam Pilkada Sintang 2015 ini. “Alhamdullillah kita juga sudah memprediksikan nomor tiga, bahkan tim kita juga sudah mencetak alat peraga bernomor urut tiga,” katanya.

Menurut Jarot, nomor urut merupakan simbol persatuan dan kesatuan di Bumi Senentang. Yang mana diibaratkan seperti terbentuknya Saka Tiga. “Saka tiga yakni, bertemunya dua sungai besar yang terdapat di Kabupaten Sintang,” ungkapnya. Saat ini, pihaknya sudah melakukan sosialiasi, dan setelah memperoleh nomor urut, maka akan lebih giat berkampanye, dari bukit ke bukit yang ada di Kabupaten Sintang. “Untuk itu, pada tahap kampanye ini, saya mengimbau kepada pendukung untuk fokus pada program JAS, dan menjaga ketertiban maupun keamanan,” tuturnya.

Hasil Nomor Urut Paslon Pilbup Bima - NTB

KPU Kabupaten Bima menggelar Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Selasa (25/8). Secara mengejutkan, pasangan calon bupati Bima dari jalur perseorangan Abdul Khayir-Abdul Hamid (KH) meraih nomor urut 1, sedangkan pasangan calon petahana (incumbent) Syafrudin-Masykur mendapat nomor urut 3.

Dua pasangan calon lainnya, Ady-Zubair nomor urut 2, dan Dinda-Dahlan nomor urut terakhir. Ketua KPU Kabupaten Bima Siti Nursusila yang memimpin langsung sidang pleno lebih dahulu membacakan mekanisme tiga tahap pengundian. Tahap pertama, pengambilan nomor undi untuk menepati kursi yang telah disedikan KPU. Kedua pengambilan nomor untuk menentukan kesempatan pengambilan nomor tetap pasangan calon. "Dan yang ketiga pengambilan nomor urut tetap pasangan calon," kata Nursusila, Selasa (25/8).

Calon independen bupati Bima Abdul Khayir mengaku bersyukur mendapatkan nomor urut satu. Dia juga berterima kasih kepada masyarakat Bima yang telah memberikan dukungan 44.027 KTP sehingga dirinya bisa ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Bima.

Khayir mengakui, semula calon independen dipandang sebelah mata. Namun, hal itu justru semakin memacu KH bersama tim terus bekerja keras dengan membuktikan keseriusannya kepada rakyat. "Lolosnya KH menjadi peserta Pilkada Bima justru membuktikan KH mendapat tempat di hati rakyat," ujarnya.