Ketua KAMMI Aceh, Darliz Aziz kepada Serambinews.com, mengatakan telah resmi membuka posko di sekretariat KAMMI Aceh, Jl. Prada Utama No.2 Lamgugub, Syiah Kuala, Banda Aceh. Ia mengatakan, warga yang sudah mengumpulkan koin bisa mengantarkannya ke sekretariat atau bisa juga menghubungi Koordinator Posko, Martunus di nomor +6285358673643.
"Malam ini sudah resmi dibuka,esok juga kami sudah stanby, dan akan kembali berembuk dengan sejumlah ormas kepemudaan di Aceh," kata Darliz Aziz.
Ia mengatakan, tidak setuju dengan pernyataan Abbot yang menghubungkan vonis mati terpidana dengan bantuan tsunami bagi rakyat Aceh. "Kita siap kembalikan dana itu, dan kami meminta hukuman mati itu tetap dilanjutkan untuk menyelamatkan generasi muda Aceh dan Indonesia," katanya.
Menurutnya, rakyat Aceh menghargai dan berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan saat tsunami termasuk Australia. "Tetapi kalau diungkit ya kita tersinggung apalagi dijadikan adu tawar bagi bandar perusak generasi bangsa. Masyarkat Aceh bukan masyarakat yang bisa dikasih bantuan lalu dikata-kataian," ujarnya dengan nada kesal.
KAMMI Aceh juga meminta Presiden Jokowi tetap tegas dan melanjutkan eksekusi mati kepada para pengedar di Indonesia. "Hukum harus ditegakkan jangan pandang bulu. Walau langit akan runtuh," pungkasnya melalui saluran telepon Jumat malam.
Pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mengaitkan bantuan Australia kepada Indonesia pascatsunami di Aceh untuk pembatalan pelaksanaan hukuman mati atas dua warganya mendapat respons dari rakyat Aceh di media sosial. Selain itu, dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga turut bersuara mempertanyakan sikap Abbott yang dinilai menunjukan kelemahan diplomasi negeri Kangguru tersebut.
Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Aceh, Adam Mukhlis Arifin dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi Serambinews.com, Kamis (19/2/2015) mengatakan, rakyat Aceh tidak pernah meminta bantuan ke Australia saat tsunami melanda negeri Serambi Mekkah ini.
"Saya merasa geli sendiri. Kita tidak minta mereka (Australia) untuk melakukan sesuatu yang di luar kendalinya, artinya mereka melakukan atas inisiatif mereka sendiri," kata Adam Mukhlis. Ia juga menegaskan, Rakyat Aceh tidak akan membiarkan Pemerintah Indonesia menjadikan Aceh sebagai alat tukar.
